Rabu, 23 Juli 2014
Sejarah Perkembangan

Didirikan pada tanggal 12 Juni 1979 melalui musyawarah di Kantor Balai Kota DKI Jakarta oleh 212 pengusaha yang bergerak di bidang supplier dan rekanan ke instasi pemerintah, dipelopori oleh Drs. Elias L. Tobing dan kawan-kawan serta didukung oleh Gubernur DKI Jakarta Bapak Tjokropranolo dengan nama organisasi Asosiasi Rekanan Pemerintah (ARP), selanjutnya tanggal 30 Juni 1982 dibuatkan Akta Notaris Nomor 360 dihadapan Notaris Ridwan Susilo Jakarta. ARP didirikan karena pengusaha menghadapi banyak masalah dan hambatan usaha terutama yang berhubungan dengan prakualifikasi tender, informasi proyek dan  keputusan pemenang yang tertutup dan kurang memperhatikan pemerataan kesempatan berusaha. Rapat Pleno DPP ARP tanggal 27 September 1982 merubah nama menjadi Asosiasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (APBP) dan resmi menjadi Anggota KADIN Indonesia berdasarkan SK Nomor : SKEP/046/DPH/X/82 tanggal 01 Oktober 1982, kemudian melalui SK Departemen Perdagangan Nomor : 014/09/PAS/IV/83 tanggal 27 April 1983 APBP terdaftar/diakui oleh Departemen Perdagangan RI. Kerjasama Pelatihan dengan Menteri Tenaga Kerja RI Bapak Sudomo tanggal 06 Februai 1986. Dalam rangka pengembangan usaha dan pembinaan kerjasama dengan Bank Indonesia Nomor : 17/1478/UKK/KKc tanggal 27 Maret 1985 untuk penanganan kredit dibentuk Lembaga Konsultan Ekonomi dan Keuangan APBP.

Tanggal 14 Februari 1986 di Jakarta LPEM Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia mengadakan seminar berjudul "Keterkaitan Produsen Dan Distributor Dalam Memperluas Pemasaran Hasil Produksi Dalam Negeri" dengan pembicara utama Ketua Umum APBP Drs. Elias L. Tobing. Tanggal 11 Oktober 1985 dengan surat DPP APBP Nomor 309/APBP/X/85 membuat Referendum ke seluruh jajaran pusat, Dati I hingga Dati II untuk memilih 2 nama baru masing-masing Asosiasi Rekanan dan Distributor Indonesia (ARDIN) dan Asosiasi Distributor Nasional Indonesia (ADNI). Dari 24 Dati I 17 memilih ARDIN maka berubah menjadi ARDIN, KADIN Indonesia memberikan persetujuannya melalui surat Nomor : 1402/XII/1985/SKI tanggal 12 Desember 1985. Selanjutnya melalui Munas II ARDIN di Cisarua Jawa Barat tanggal 05-07 Agustus 1993 diputuskan perubahan nama menjadi Asosiasi Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia. Terpilih Drs. H. A. Pawennei menjadi Ketua Umum BPP ARDIN, DR. KPH. Ibnu Hartomo Ketua Dewan Pembina, Dr. H. Agung Laksono Wakil Ketua Dewan Pembina Periode 1983-1998. Melalui Munas III ARDIN di Hotel Novotel Solo tanggal 23-25 Oktober 1998 yang dibuka oleh Presiden RI Prof. B.J. Habibie di Istana Negara, pimpinan dan wakil pimpinan Munas II ARDIN masing-masing RAJ Sinambela dan Salahudin SR. Sampetoding terpilih Drs. H. A. Pawennei sebagai Ketua Umum BPP ARDIN Periode 1998-2003. Tanggal 01 Desember 1999 ARDIN mengadakan Rapat Kerja Nasional dan Pimpinan Nasional dibuka oleh Wakil Presiden RI Ibu Megawati Soekarnoputri.

Dalam rangka konsoliasi dan konsolidasi organisasi ARDIN tanggal 15-16 September 2000 Munaslub ARDIN di Hotel Indonesia diikuti 26 BPD ARDIN Provinsi dibuka dan ditutup oleh Ketua Umum KADIN Indonesia Aburizal Bakrie, terpilih DR.  John N. Palinggi, MM., MBA sebagai Ketua Umum BPP ARDIN Periode 2000-2005, berturut-turut terpilih lagi pada Musyawarah Nasional IV dibuka oleh Menteri Dalam Negeri RI H. Moh. Ma'ruf, SE masa kerja 2005-2010 dan Musyawarah Nasional Khusus (Munassus) yang diperluas menjadi Musyawarah Nasional V pada tanggal 01 Juli 2010 yang dibuka oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI dan sambutan Menteri Dalam Negeri RI, masa kerja 2010-2015. Sejumlah pertemuan dan aktifitas penting antara lain atas permintaan Bank Dunia dilaksanakan tanggal 19 September 2000 dengan Mr. Alfonso Direktur Pengadaan Barang Bank Dunia dan tanggal 13 Februari 2001 Ketua Umum BPP ARDIN diutus pemerintah RI untuk menghadiri pertemuan para pejabat tinggi SOM APEC I di Beijing membahas pengadaan Barang pemerintah di kawasan Asia Pasifik. ARDIN telah menjalin hubungan dengan Kejaksaan Agung RI termasuk seluruh Kejaksaan Tinggi di Indonesia, surat Nomor : B-701/D/Dek/06/2002 dan B-702/D/Dek/06/2002 tanggal 12 Juni 2002 dalam rangka upaya turut mewujudkan clean government dan good governance serta supremasi hukum khususnya yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Landasan Konstitusional ARDIN adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 28, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri. Sejalan dengan perkembangan ARDIN terjadi dinamika dalam bentuk gangguan dan hambatan yang bersumber dari luar organisasi antara lain munculnya sejumlah pemalsuan legalitas, logo dan merek ARDIN dengan mengatasnamakan ARDIN melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, motifnya diduga untuk kepentingan pribadi melalui manipulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah termasuk distributor barang/logistik dengan melawan hukum. Penanganan masalah telah dilakukan melalui jalur hukum di Kepolisian, Pengadilan sampai Mahkamah Agung RI dan telah memutuskan menghukum para pelaku tindak pidana pemalsuan akta notaris, penjara di Pengadilan Negeri Cibinong, Departemen Hukum dan HAM RI telah mencabut/mencoret dari daftar umum merek nomor 493947 yang palsu. Saat ini masih ada pihak yang mengaku Ketua Umum dan Pengurus ARDIN dengan menggunakan akta, logo dan merek palsu dimaksud dengan melakukan hubungan dagang, memungut uang melalui penjualan sertifikat tanda anggota, sertifikat pengadaan barang/jasa di sejumlah daerah dan instansi pemerintah/swasta bahkan menggunakan media elektronik website Pengurus Pusat ARDIN akan melakukan tindakan hukum kepada pelaku-pelaku ilegal dimaksud.

Gangguan dan hambatan yang muncul hanyalah merupakan dinamika yang normal bagi ARDIN bahkan akan membawa manfaat yang positif. Keikhlasan melayani, berusaha secara jujur, taat hukum serta setia kepada pemerintah negara dan bangsa adalah modal utama untuk meningkatkan organisasi ARDIN pada masa mendatang.